Sosialisasi PKH di Nuagiu Detusoko, Warga Diberi Pemahaman soal Perubahan Data KPM

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, diberikan pemahaman mengenai mekanisme pemutakhiran dan perubahan data penerima bantuan sosial.

Sosialisasi tersebut disampaikan Koordinator Tim PKH Kecamatan Detusoko, Antonius Ngama, kepada KPM di Dusun Nuagiu, Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Rabu (7/10/2026).

Dalam sosialisasi itu, Antonius menjelaskan bahwa saat ini jumlah penerima manfaat PKH di Kecamatan Detusoko secara keseluruhan mencapai sekitar 1.400 KPM.

Menurutnya, jumlah tersebut dapat mengalami perubahan seiring dengan proses pemutakhiran data dan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.

Antonius menjelaskan, pengusulan maupun pemutakhiran data KPM PKH dilakukan melalui operator di masing-masing desa.

“Untuk mengusulkan dan meng-upgrade data KPM PKH adalah operator masing-masing desa,” jelas Antonius.

Ia mengatakan, menurunnya jumlah KPM PKH pada tahun 2026 dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat yang sudah merantau dan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tertentu.

Apabila penerima manfaat merantau dan kemudian memperoleh pekerjaan dengan upah sesuai ketentuan upah minimum, kondisi tersebut dapat terbaca dalam sistem sebagai perubahan kemampuan ekonomi keluarga.

“Ketika orang tersebut merantau, melamar kerja dan di tempat kerja diberikan upah sesuai UMR, dengan sendirinya sistem membaca bahwa dia sudah mampu menghidupi anggota keluarganya,” katanya.

Selain faktor pekerjaan, Antonius juga menjelaskan bahwa terdapat proses pemadanan data dengan berbagai sumber data lainnya. Ia mencontohkan aktivitas digital yang menggunakan identitas kependudukan penerima manfaat.

Menurutnya, penggunaan NIK dalam akun digital untuk aktivitas yang teridentifikasi sebagai judi online dapat berdampak terhadap status penerima manfaat dalam sistem.

Antonius juga menyebut penggunaan listrik sebagai salah satu data yang dapat ikut terbaca dalam proses pemadanan.

Ia memberikan contoh keluarga penerima manfaat yang menggunakan listrik dalam jumlah atau kapasitas tertentu ketika menggelar pesta atau kegiatan keluarga. Data pelanggan listrik yang terhubung dengan Nomor Kartu Keluarga (KK) dan NIK dapat menjadi bagian dari proses verifikasi kondisi penerima manfaat.

Karena itu, Antonius mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa status penerima PKH dapat berubah sesuai hasil pemutakhiran dan kondisi keluarga.

Ia juga meminta KPM memastikan data kependudukan maupun kondisi sosial ekonomi keluarga selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sementara itu, Mama Rosiana Nela salah seorang penerima manfaat menilai sosialisasi tersebut penting bagi masyarakat, khususnya KPM yang selama ini menerima bantuan PKH.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa data penerima bantuan terus mengalami pemutakhiran sesuai perubahan kondisi keluarga.

Ia berharap masyarakat tidak langsung panik ketika terjadi perubahan status bantuan, tetapi terlebih dahulu mencari informasi melalui pemerintah desa maupun pendamping PKH.

Rosiana juga mendorong agar masyarakat aktif melaporkan perubahan data keluarga sehingga informasi yang tercatat dalam sistem benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinandus Watu atau Nando Watu, turut menyoroti pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Menurut Nando, pemutakhiran data merupakan hal penting agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan masih membutuhkan dukungan.

Ia meminta pemerintah desa, operator desa, pendamping PKH dan masyarakat membangun komunikasi yang baik dalam proses pembaruan data.

“Yang paling penting adalah data harus benar dan diperbarui sesuai kondisi masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata,” ujarnya.

Nando juga berharap sosialisasi PKH tidak hanya dilakukan ketika terjadi perubahan atau persoalan data, tetapi dapat dilaksanakan secara berkala.

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami mekanisme program sekaligus mengetahui kewajiban untuk memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi keluarga tetap valid.

Sosialisasi di Dusun Nuagiu tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman KPM mengenai perubahan data sekaligus mendorong terwujudnya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.*(EB)