BNPB Mulai Bangun Huntara Korban Gempa di Ende, 8 Unit Rampung

HARIAN FLORES.COM - ENDE -
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi warga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026.

Staf Ahli Kepala BNPB, Brigjen TNI (Purn) Dr. Jahidin Chilo, mengatakan pada tahap pertama pemerintah membangun 53 unit huntara berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi rumah terdampak gempa.

Hal tersebut disampaikan Chilo kepada wartawan, Jumat (2/10/2026) malam.

Dari 53 unit huntara tersebut, sebanyak delapan unit telah selesai dibangun. Huntara yang telah rampung itu berada di Kecamatan Nangapanda dan Kecamatan Ndona.

"Huntara yang dibangun oleh pemerintah berukuran 4 x 6 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp34 juta per unit," imbuh Chilo.

Ia menjelaskan, pembangunan huntara seharusnya dilakukan setelah dokumen BNBA ditandatangani dan diajukan kepada pemerintah pusat. Namun, pembangunan dipercepat karena mempertimbangkan kondisi warga yang rumahnya rusak berat dan tidak memiliki tempat tinggal.

"Karena pertimbangan kondisi lapangan, khususnya masyarakat yang rumahnya rusak berat dan tidak ada tempat tinggal, maka pembangunan huntara dipercepat sebelum pengajuan dokumen BNBA," ujarnya.

Chilo menyebutkan, secara keseluruhan terdapat 10.090 unit rumah di Kabupaten Ende yang dilaporkan terdampak gempa dan telah masuk dalam proses pendataan serta verifikasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 unit rumah telah selesai diverifikasi pada tahap pertama.

Hasil verifikasi menentukan kategori kerusakan rumah, yakni rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.

Pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.

Sementara untuk rumah rusak berat, pemerintah akan membangun hunian tetap tipe 3 x 6 meter dengan nilai Rp70 juta.

Menurut Chilo, sekitar 55 persen rumah yang sebelumnya dilaporkan rusak tidak masuk kriteria setelah dilakukan verifikasi lapangan. Salah satu pertimbangannya adalah tingkat kerusakan berada di bawah 20 persen.

"Misalnya hanya dapur dan teras yang rusak, bukan badan rumah utama, itu tidak masuk kriteria," katanya.

Terhadap hasil verifikasi tahap pertama, pemerintah masih membuka ruang bagi warga dan kepala desa untuk mengajukan sanggahan.

Sanggahan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kembali oleh tim teknis di lapangan untuk memastikan kondisi rumah yang dilaporkan.

Jika setelah pemeriksaan ulang tingkat kerusakan tetap tidak memenuhi kriteria, BNPB mendorong pemerintah daerah menggunakan anggaran Bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende.

"Misalnya tingkat kerusakannya di bawah 20 persen dan jika diperbaiki membutuhkan anggaran sekitar Rp10 juta, maka bisa dibantu oleh pemerintah daerah dengan anggaran dari Bantuan Presiden," pungkas Chilo.

Chilo juga meminta pemerintah daerah tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa transisi pemulihan pascagempa.

BNPB mendorong pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan serta menyalurkan logistik yang masih tersedia di posko sesuai kondisi dan kebutuhan warga.*(WA)