Baru 16 SPPG Beroperasi, Wabup Ende Desak Pemerataan MBG hingga Wilayah 3T
HARIAN FLORES.COM, ENDE –
Wakil Bupati Ende, Dr. drg. Dominikus Minggu Mere., M.Kes mendesak percepatan pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hingga 19 Oktober 2026, baru 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Ende.
Hal itu disampaikan Domi saat membuka Forum Konsultasi Publik dan Edukasi Aspek Pajak Makan Bergizi Gratis yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ende, Senin (19/10/2026).
Domi mengatakan, masih banyak anak di sejumlah wilayah kecamatan, khususnya daerah 3T, yang belum menikmati manfaat program MBG karena keterbatasan jangkauan pelayanan.
Sementara itu, masih banyak anak-anak kita di wilayah kecamatan, khususnya daerah 3T, yang merindukan makanan bergizi gratis, tetapi sampai sekarang belum bisa memperolehnya,” kata Dominikus.
Ia meminta instansi terkait mempercepat verifikasi usulan dan kesiapan operasional SPPG, terutama bagi calon penyelenggara yang siap memberikan pelayanan di wilayah yang belum terjangkau.
Menurut Domi, percepatan operasional SPPG perlu didukung koordinasi lintas sektor dan pendekatan jemput bola, dengan tetap memenuhi persyaratan serta standar yang berlaku.
“Sepanjang sasaran pelayanan belum terpenuhi, kita harus terus berupaya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang siap membuka SPPG, terutama di wilayah 3T. Tentu seluruh proses tetap harus memenuhi persyaratan dan standar yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bagi anak-anak, tetapi juga mendukung pemenuhan gizi, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Tujuan kita bukan hanya memberikan makanan, lalu selesai. Program ini berkaitan dengan masa depan anak-anak kita. Kita ingin generasi yang akan datang tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Domi juga menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan bagi pengelola SPPG dan mitra penyedia bahan pangan. Ia berharap forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan membahas berbagai kendala.
Selain perpajakan, ia meminta pengawasan mutu dan keamanan pangan diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi teknis terkait. Perlindungan sosial bagi pekerja dan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha lokal juga dinilai penting untuk mendukung kelancaran program.
Domi menambahkan, pelaksanaan MBG berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pedagang, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal terus diperkuat agar program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di Kabupaten Ende, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T. * (PT)